AMBON-Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengharapkan Pilkada Serentak yang akan berlangsung 9 Desember 2020 mendatang khususnya di Maluku harus menjadi gelombang mobilisasi masyarakat untuk menjadi agen perlawanan terhadap penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan bukan media penularan.
Pernyataan Mendagri itu disampaikan saat menghadiri silahturahmi bersama Menko Polhukam, Wakil Ketua DPD RI, Kasum TNI dan Wakapolri dengan Akademisi, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Pemuda dan Organisasi Masyarakat di Provinsi Maluku, dengan mengusung tema ‘Pilkada Serentak 2020, Disiplin masyarakat Taat Protokol Kesehatan COVID-19, dan Perkembangan Situasi Politik Terkini” di SwissbelHotel, Ambon, Kamis (23/7/2020) malam.
Mendagri dan Menko Polhukam Mahfud MD, Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono, Kasum TNI Letjen TNI Joni Supriyanto dan Wakapolri Komjen Gatot Eddy Pramono berada di Ambon selama 2 hari dalam rangka kunjungan kerja.
Disebutkannya, momentum pilkada bukan menjadi media penularan, tetapi justru menjadi gelombang untuk memobilisasi masyarakat menjadi agen perlawanan COVID-19.
Silahturahmi yang dihelat dengan mengusung tema ‘Pilkada Serentak 2020, Disiplin masyarakat Taat Protokol Kesehatan COVID-19, dan Perkembangan Situasi Politik Terkini” itu juga diisi dengan dialog yang dipandu Stafsus Menko Polhukam Imam Marsudi, berlangsung di SwissbelHotel, Ambon, Kamis (23/7/2020) malam.
Dalam kesempatan ini, Mantan Kapolri ini, menegaskan semua kepala daerah harus serius melaksanakan penanganan pandemi COVID-19. Bila daerahnya, masuk zona merah harusnya dipertanyakan, apalagi saat Pilkada pemimpinya maju lagi sebagai kontestan pemilu.
“Ini yang perlu menjadi catatan karena pemimpin yang kuat ditemukan saat krisis. Semua kepala daerah harus bergerak serius, daerah merah maka dibully,” tegasnya.
Pernyataan-pernyataan di atas dikatakan Tito, ketika salah satu tokoh agama bertanya kenapa Pilkada Serentak tetap dilaksanakan dengan kondisi pandemi.
Dirinya juga meminta agar para tokoh dapat menaikan isu percepatan penanganan COVID-19.
” Tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh pemuda harus naikkan isu ini agar kontestasi ini menjadi kontestasi penanganan COVID-19,” tukasnya.
Dijelaskan, untuk menentukan Pilkada Serentak digelar pada 9 Desember 2020, telah dilakukan dialog dengan lembaga terkait dan berbagai kajian termasuk menyimak perkembangan dunia terkait pandemi ini.
Sebelumnya, KPU menawarkan tiga opsi yaitu digelar pada 9 Desember 2020, 17 Maret 2021, dan 29 September 2021.
Dituturkan pula, setelah diamati ada puluhan negara yang menunda pemilihan dan juga puluhan lainnya yang tetap melaksanakan, maka Indonesia memilih opsi hanya menunda bulan pelaksanakan Pilkada yang sebelumnya September menjadi Desember 2020.
“Ada dua negara yang menunda pelaksanaan pada Mei 2021, yaitu Inggris dan Paraguay. Sehingga kita ambil opsi tunda tapi tunda, bulan” tegas Tito.
Saat pandemi ini, lanjutnya, bila diamati kegiatan Pilkada di negara-negara lain, malah cenderung tingkat partisipan warganya tinggi. Hal ini tentu, menandakan Pilkada sangat penting untuk memilih pimpinan yang akan memgurusi kepentingan hajat hidup orang banyak.
“Mengadopsi kegiatan Pilkada negara-negara lain , partisipasi malah tertinggi. Ini disebabkan adanya COVID-19, mengganggu hajat hidup semua orang. Untuk itu, merupakan kepentingan kita untuk memilih pimpinan yang baik dan tepat karena ada fenomena global dimana ada krisis kesehatan, krisis ekonomi dan krisis sosial,” terangnya.(polly joris/info-ambon.com)
Komentar