Pimpinan Muhammadiyah Apresiasi Jenderal Dudung Kembalikan Prajurit TNI ke Daerah Asal

Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Dadang Kahmad mengapresiasi Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Dudung Abdurahman yang mengeluarkan kebijakan tentang pengembalian atau penempatan prajurit TNI ke daerah asalnya. Prajurit TNI dinilai akan memiliki keterikatan kuat dalam mengamankan daerahnya. “Saya kira ada baiknya, memang dikembalikan ke daerah (asal prajurit) ada keterikatan kuat dengan daerah untuk mengamankan daerah tersebut,” kata Dadang saat dihubungi, Rabu (28/9/2022). Dadang meyakini prajurit TNI tetap semangat di mana pun ditugaskan untuk menjaga pertahanan dan keamanan negara. Terlebih, jika penugasannya dikembalikan ke daerah asalnya.

Baca Juga Soal Tuduhan TNI Gerombolan; Prajurit Marah Jaga Marwah, Panglima Diam Jaga Elektabilitas?

“Tapi, harus dihindari kekurangpekaan terhadap daerah-daerah yang lain yang berada di wilayah Indonesia. Persatuan dan kesatuan itu harus terus dibina dan mereka di manapun berada kan tetap wilayah Indonesia, yang mereka harus pertahankan secara serius,” katanya. Prof Dadang berharap Jenderal Dudung tidak berhenti memperjuangkan dan memperhatikan kesejahteraan prajurit TNI. Hal ini sangat penting karena TNI adalah garda terdepan menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. “Kesejahteraan kepada TNI ya memang harus diperhatikan. Prajurit itu ujung tombak tentara dan negara. Jangan hanya makanan, termasuk juga keluarganya diperhatikan kesejahteraannya,” katanya.

Baca Juga Pengamat Politik President University, Muhammad A.S. Hikam, meminta Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa lebih fokus memperhatikan tentang kesejahteraan prajurit ketimbang pencitraan. Sebab, TNI merupakan garda terdepan dalam menjaga keamanan dan pertahanan Indonesia. "Kita berpikir logis besarnya Indonesia, pentingnya pertahanan Indonesia, ya kembali pada jati diri TNI, yang menjadi bagian pertahanan, pembela negara yang menyatu dengan rakyat. Satu dengan rakyat itu artinya mereka care dengan apa yang terjadi di tempat prajutit di bawah-bawah, bukan sibuk pencitraan," ujar Hikam saat dihubungi, Selasa (4/10/2022). Menurutnya, adalah tidak baik jika pimpinan TNI terjebak pada godan viralisme, meskipun perkembangan teknologi super canggih. Memperjuangkan kesejahteraan prajurit lebih utama ketimbang membangun pencitraan. "Kalau kita lihat kondisi dunia sekarang ini sangat dipengaruhi apa yang disebut digital media, sosial media, medsos sehingga seseorang itu, terutama yang berada di puncak pimpinan mereka tidak lagi menyukai atau tertarik dengan subtansi. Tapi, mereka lebih tertarik kepada viralitas, mereka menjadi viral. Itu artinya mereka ini terjebak pada godaan viralisme, sehingga mereka lupa kepada rakyat itu. Apakah mereka mempunyai perilaku yang mengena di hati prajurit," tandasnya. Hikam kemudian meminta Jenderal Andika meneladani dan menjadikan mantan Panglima TNI Muhammad Jusuf Amir sebagai inspirasi. Sebab, lanjut Hikam, selama menjadi orang nomor satu di lingkungan TNI, M Jusuf terus mempedulikan nasib kesejahteraan TNI. Bahkan hal remeh-temeh pun, M Jusuf tanyakan kepada prajurit. "Contohnya almarhum M Jusuf. M Jusuf kalau ke daerah, yang ditanyakan 'kamu sudah punya pacar belum, kamu sudah beristri belum, keluargamu (sejahtera) belum'. Sampai segitunya," tambah Mantan Menteri Negara Riset dan Teknologi era Presiden Gus Dur ini. M Jusuf, disampaikan Hikam, tidak akan tertarik pada pencitraan meskipun pada saat itu teknologi super canggih seperti saat ini. "Beliau tidak tertarik viralisme. Waktu itu memang belum ada viralisme seperti sekarang. Tapi, kalaupun ada begitu, pak Jusuf tidak akan tertarik (pencitraan). Beliau lebih mempedulikan bagaimana prajurit-prajurit kesejahteraannya," tegasnya. Hikam berharap Jenderal Andika memprioritaskan kesejahteraan prajurit. Jangan sampai ada prajurit yang kelaparan dan kekurangan gizi karena mereka menjadi garda terdepan dalam menjaga kedaulatan Indonesia. "Jangan hanya insidentil, hanya ketahuan media baru mereka bergerak. Sebab, menjaga keamanan dan pertahanan itu 24 jam dalam sehari," harap tokoh politik Nahdlatul Ulama (NU) itu.

Untuk diketahui, Jenderal Dudung sebelumnya memerintahkan Panglima Kodam (Pangdam) untuk memindahkan prajurit ke daerah asal. Pemindahan prajurit ini disebut Dudung, selain mendekatkan dengan keluarga, juga terkait kesejahteraan. Jika prajurit ditempatkan di luar daerah asal, maka mereka harus mengeluarkan biaya tambahan untuk membayar kontrakan. Mereka juga harus mengeluarkan biaya tambahan, seperti transportasi, jika ingin berkumpul dengan keluarganya di daerah asalnya.

Baca Juga Prof. Harris Arthur Hedar: Kepakaran Ary Ginanjar dalam Karakter Hukum Layak Dianugerahi Guru Besar Kehormatan Ilmu Hukum