Perisai Prabowo Gandeng SPKS Wujudkan Kesejahteraan Petani Sawit Melalui Kemitraan Strategis

Jakarta – Indonesia memiliki sekitar 5,31 juta hektar perkebunan sawit swadaya, yang mampu memproduksi hingga 14,87 juta MT CPO per tahun atau setara dengan 13,91 juta kiloliter biodiesel. Potensi terbesar ini berasal dari perkebunan di Pulau Sumatra dan Kalimantan. Berdasarkan data tersebut DPP Perisai Prabowo gandeng Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) melakukan diskusi lintas sektor dengan tema “Mewujudkan Kemitraan Petani dan Industri Biodiesel Dalam Pengembangan Biodiesel Sawit Untuk Kesejahteraan Petani Sawit” di Bakoel Koffie Cikini, Kamis (24/10).

Kegiatan tersebut menghadirkan Ahmad Kailani (Ketua Umum DPP Perisai Prabowo), Sabarudin (Ketua Umum Serikat Petani Kelapa Sawit), Prisa Sambo Dato (Moderator), Edi Wibowo (Direktur Bioenergi Kementerian ESDM), Mula Putra (Koordinator Kelembagaan Dirktorat Tanaman Sawit dan Aneka Palma Kementerian Pertanian), Wiko Saputra (Peneliti Tatakelola sawit dan Biodiesel), dan Mansuetus Darto (Dewan Nasional SPKS).

Baca Juga Pengamat Politik President University, Muhammad A.S. Hikam, meminta Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa lebih fokus memperhatikan tentang kesejahteraan prajurit ketimbang pencitraan. Sebab, TNI merupakan garda terdepan dalam menjaga keamanan dan pertahanan Indonesia. "Kita berpikir logis besarnya Indonesia, pentingnya pertahanan Indonesia, ya kembali pada jati diri TNI, yang menjadi bagian pertahanan, pembela negara yang menyatu dengan rakyat. Satu dengan rakyat itu artinya mereka care dengan apa yang terjadi di tempat prajutit di bawah-bawah, bukan sibuk pencitraan," ujar Hikam saat dihubungi, Selasa (4/10/2022). Menurutnya, adalah tidak baik jika pimpinan TNI terjebak pada godan viralisme, meskipun perkembangan teknologi super canggih. Memperjuangkan kesejahteraan prajurit lebih utama ketimbang membangun pencitraan. "Kalau kita lihat kondisi dunia sekarang ini sangat dipengaruhi apa yang disebut digital media, sosial media, medsos sehingga seseorang itu, terutama yang berada di puncak pimpinan mereka tidak lagi menyukai atau tertarik dengan subtansi. Tapi, mereka lebih tertarik kepada viralitas, mereka menjadi viral. Itu artinya mereka ini terjebak pada godaan viralisme, sehingga mereka lupa kepada rakyat itu. Apakah mereka mempunyai perilaku yang mengena di hati prajurit," tandasnya. Hikam kemudian meminta Jenderal Andika meneladani dan menjadikan mantan Panglima TNI Muhammad Jusuf Amir sebagai inspirasi. Sebab, lanjut Hikam, selama menjadi orang nomor satu di lingkungan TNI, M Jusuf terus mempedulikan nasib kesejahteraan TNI. Bahkan hal remeh-temeh pun, M Jusuf tanyakan kepada prajurit. "Contohnya almarhum M Jusuf. M Jusuf kalau ke daerah, yang ditanyakan 'kamu sudah punya pacar belum, kamu sudah beristri belum, keluargamu (sejahtera) belum'. Sampai segitunya," tambah Mantan Menteri Negara Riset dan Teknologi era Presiden Gus Dur ini. M Jusuf, disampaikan Hikam, tidak akan tertarik pada pencitraan meskipun pada saat itu teknologi super canggih seperti saat ini. "Beliau tidak tertarik viralisme. Waktu itu memang belum ada viralisme seperti sekarang. Tapi, kalaupun ada begitu, pak Jusuf tidak akan tertarik (pencitraan). Beliau lebih mempedulikan bagaimana prajurit-prajurit kesejahteraannya," tegasnya. Hikam berharap Jenderal Andika memprioritaskan kesejahteraan prajurit. Jangan sampai ada prajurit yang kelaparan dan kekurangan gizi karena mereka menjadi garda terdepan dalam menjaga kedaulatan Indonesia. "Jangan hanya insidentil, hanya ketahuan media baru mereka bergerak. Sebab, menjaga keamanan dan pertahanan itu 24 jam dalam sehari," harap tokoh politik Nahdlatul Ulama (NU) itu.

Ketua Umum DPP Perisai Prabowo, Ahmad Kailani mengatakan diskusi tersebut difokuskan sepenuhnya untuk kesejahteraan petani sawit yang selama ini dianggap kurang dilibatkan dalam program strategis.

“Alasan utama DPP Perisai Prabowo menggandeng SPKS untuk mengangkat isu kesejahteraan petani sesuai konsen dari Presiden Prabowo Subianto yang sangat memperhatikan kesejahteraan petani dan berkomitmen untuk memastikan peran mereka tidak diabaikan,” tuturnya.

Kailani juga menambahkan kebutuhan petani sawit tidak hanya sebatas penyediaan bibit atau dalam proses peremajaan lahan, tetapi juga harus terlibat dalam setiap kebijakan terkait industri sawit. BPDPKS (Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit) yang selama ini dikelola untuk mendukung peremajaan tanaman sawit juga harus diperhatikan dengan baik, mengingat banyak tanaman sawit yang telah berusia di atas 25 tahun membutuhkan peremajaan.

“BPDPKS itu dana dari petani yang disimpan untuk peremajaan tanaman sawit. Namun, masa peremajaan ini harus tepat waktu dan merata bagi petani yang membutuhkan. Banyak lahan sawit yang sudah di atas 25 tahun dan harus segera ditanam ulang agar kualitas dan produktivitas tetap terjaga,” tambah pria yang akrab disapa Kai yang juga merupakan salah satu penyidik di KPPU.

Baca Juga Alim Ulama se-Madura Doakan Prabowo Jadi Presiden 2024

Dalam kesempatan yang sama Ketua Umum Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) Sabarudin menjelaskan pemerintah telah membuat program mandatori biodiesel yang diluncurkan pada 2008 (B2,5) dan terus disempurnakan menjadi B35 di tahun 2023 hingga saat ini masih belum memberikan dampak positif bagi petani kelapa sawit. Meski demikian program tersebut harus terus dikawal mengingat tujuan utamanya untuk kesejahteraan petani. Hal tersebut dapat ditempuh melalui kemitraan dengan perusahaan pemilik biodiesel yang sampai detik ini belum terealisasi secara merata.

“Kami melakukan riset kecil di lima kabupaten di Riau yang merupakan daerah industri biodiesel, namun kenyataannya petani di sana belum menikmati hasil dari kemitraan tersebut. Petani masih menjual sawit melalui tengkulak, bukan langsung ke perusahaan biodiesel,” terangnya.

Baca Juga Sekjen Gerindra: Kita Harus Jaga Pak Prabowo, Jauhi Sikap Pragmatisme dan Hedonisme

Sebagai representasi SPKS ia juga menekankan pentingnya peraturan yang mewajibkan perusahaan biodiesel untuk bermitra dengan petani, terutama di wilayah konsesi perusahaan. SPKS akan terus mendorong agar pengembangan biodiesel memberikan dampak yang nyata bagi masyarakat, terutama dalam hal peningkatan produktivitas, dimana saat ini produktivitas petani sawit masih rendah, hanya sekitar 12 ton Tandan Buah Segar (TBS) per hektar/tahun, jauh di bawah produktivitas perusahaan yang mencapai 25 ton TBS per hektar/tahun.

“Ke depan, pengembangan biodiesel harus melibatkan petani secara lebih intensif agar dampaknya benar-benar dirasakan. Selain itu, program peremajaan sawit rakyat (PSR) dan akses terhadap pupuk serta bibit unggul harus menjadi fokus pemerintah baru untuk meningkatkan produktivitas petani,” pungkasnya (El-Riyauwi).

Jangan Lewatkan

News Feed

Gairahkan Kembali Ekonomi Batam, Rudi Ingatkan Masyarakat Tetap Patuhi Protokol Kesehatan

Gagasan SMSI Luncurkan ‘News Room’ Disambut Wakil Ketua DPR RI