Ambon — Kondisi daerah pegunungan di Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB), Provinsi Maluku, sangat memprihatinkan. Sebab tiga tahun masa pemerintahan Bupati-Wakil Bupati Mohammad Yasin Payapo dan Thimotius Akerina, dinilai tidak membuat terobosan untuk membantu masyarakat di sana.
Wakil Ketua Komisi III DPRD Maluku M. Hatta Hehanussa, kepada wartawan di Kantor DPRD Maluku Rabu (21/10/2020), menjelaskan sesuai surat masuk saat rapat dengan mitra Komisi III maka dalam enam bulan terakhir ada lima surat yang di kirim dari daerah Inamasol dan Hukuanakota, daerah yang terpencil di tengah hutan Kabupaten Seram Bagian Barat.
Jaraknya puluhan kilometer tanpa jalan beraspal dari ibu kota kabupaten berjuluk Saka Mese Nusa itu. Komisi III akhirnya turun ke lokasi melihat dari dekat kondisi masyarakat akibat tanah longsor di kawasan tersebut.
Bencana alam tanah longsor beberapa waktu lalu, bikin kondisi masyarakat di Kecamatan Inamasol semakin menderita. Sedikitnya 40 rumah warga rusak parah dan harus direlokasi.
“Masyarakat siap untuk direlokasi namun hingga kini kelanjutan dari rencana relokasi tersebut belum direalisasi,” katanya.
Selain itu, akses jalan menuju Kecamatan Inamasol khususnya jalan masuk Desa Hukuanakota.
“Memang status jalan tersebut milik kabupaten namun ada baiknya Pemetintah Provinsi Maluku tidak menutup mata atas kondisi dimana masyarakat sangat membutuhkan. Ini memprihatinkan, sudah 75 tahun Indonesia merdeka namun masih ada masyarakat hidup terisolasi,” terangnya.
Bukan hanya itu, hingga kini, tidak ada angkutan umum yang melintasi kawsdsn tersebut, hanya kenderaan khusus seperti mobil Ranger, Pajero hingga double kabin milik pribadi yang bisa menembus kondisi jalan yang sulit apalagi bila musim hujan tiba.
“Sehingga kami berharap pemerintah provinsi tidak menutup mata terkait kebutuhan masyarakat yang sangat urgen,” tekannya.
Menurutnya terisolasi masyarakat Hukuanakota menjadi perhatiannya sebagai putera daerah. “Memang, pengakuan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Maluku jika saat ini sedang dilakukan survey jalan untuk membuka akses jalan baru yang bisa langsung ke Tala,” katanya.
Namun dilihat dari kebutuhan, permasalahan ini sangat mendesak sehingga Hehanussa berharap ada sentuhan langsung dari mitra Komisi III di tahun 2021 terhadap masyarakat di Namasol dan Hukuanakota.
“Dari hasil koordinasi dan pengakuan Kepala Dinas PU Provinsi Maluku maka sementara dilakukan survey untuk membuat jalan baru sehingga lebih mudah dengan bisa menembus daerah Tala.
Namun jika dari urgensi masalah ini maka kami sangat harapkan bisa dipercepat dengan sentuhan langsung pada tahun 2021 mendatang agar terisolasi masyarakat bisa dibuka,” harapnya. (Ivonne Weflaar/spektrumonline.com)
Komentar